SISTEM PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) ATAP TERBAIK DI NUSA TENGGARA BARAT (NTB) UNTUK RUMAH, KANTOR & PABRIK

SURAT EDARAN
NOMOR : 671/18/KUM/TAHUN 2021

TENTANG

PEMANFAATAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) ATAP
DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Bahwa sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap yang terhubung pada Jaringan Tegangan Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum, dalam rangka meningkatkan kontribusi Energi Terbarukan yang bertujuan untuk pelestarian iklim, mengatasi pemanasan global dan mengurangi emisi karbondioksida, serta melakukan konservasi dan efisiensi energi melalui penghematan biaya penggunaan energi fosil.

Untuk meningkatkan pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap di Provinsi Nusa Tenggara Barat dihimbau kepada :

1. Bupati / Walikota se – NTB, Pimpinan Lembaga / Unit Kerja Instansi Bertikal di Provinsi NTB, Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB dan Kepala BUMN / BUMD di Provinsi NTB untuk :
   – memasang sistem PLTS Atap dan / atau pemanfaatan teknologi surya lainnya paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari kapasitas listrik terpasang atau luas atap bangunannya;
   – memedimani pemasangan sistem PLTS Atap dan / atau pemanfaatan teknologi surya lainnya sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB untuk :
   – menginventarisir calon operator dan enterpreneur PLTS Atap terutama lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) jurusan Teknologi Energi Terbarukan (TET) dan / atau Teknik Energi Surya Hydro Angin (TESHA) / Listrik;
   – bekerjasama dengan Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) melaksanakan pelatihan untuk calon operator dan enterpreneur PLTS Atap melalui program inkubasi di Science, Tehnology, dan Industrial Park (STIPark) NTB.
3. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berkoordinasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB untuk melakukan sosialisasi kepada Bupati / Walikota se-NTB, Kepala Lembaga / Unit Kerja Instansi Vertikal di Provinsi NTB, Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB dan Kepala BUMN / BUMD di Provinsi NTB.